Penetapan Peserta dan Hasil Penilaian TOP 10 Lomba Film Pendek “PELAJAR KALTARA BERINTEGRITAS” Tingkat SMA/K/SLB Provinsi Kalimantan Utara.
Top 10 Film Pendek Anti Korupsi HUT Kaltara 2025 telah di Upload dan dapat di tonton pada channel Youtube Inspektorat Daerah Kalimantan Utara. Film Pendek ini bukan hanya karya seni, tetapi juga media edukasi yang kuat, yang merefleksikan dan menyuarakan semangat Anti Korupsi melalui nilai Ber-AKHLAK:
- Berorientasi Pelayanan: Film-film ini mengingatkan kita bahwa integritas adalah fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik terbaik. Korupsi adalah penghalang terbesar bagi pelayanan yang prima dan adil bagi seluruh masyarakat Kaltara.
- Akuntabel: Melalui narasi visual, karya-karya ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban dan transparansi. Uang rakyat harus digunakan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, menjauhkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.
- Kompeten: Pemberantasan korupsi membutuhkan kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja, serta keberanian untuk mengambil tindakan yang benar. Film-film pendek ini menginspirasi kita untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar mampu mendeteksi serta mencegah praktik korupsi.
- Harmonis: Korupsi merusak tatanan sosial dan memicu ketidakpercayaan. Film anti korupsi mengajak kita untuk membangun lingkungan kerja dan masyarakat yang rukun, di mana nilai kejujuran dijunjung tinggi dan setiap individu merasa aman untuk menyuarakan kebenaran.
- Loyal: Melalui setiap adegan, kita disadarkan akan kesetiaan tertinggi kita kepada negara dan Pancasila. Anti korupsi adalah bentuk patriotisme yang nyata, menjamin bahwa pembangunan Kaltara benar-benar untuk kesejahteraan seluruh rakyat.
- Adaptif: Tantangan korupsi terus berubah. Film-film ini mendorong kita untuk terus berinovasi dalam upaya pencegahan dan penindakan. Kita harus cepat menyesuaikan strategi, memanfaatkan teknologi, dan mencari cara baru untuk menutup celah korupsi.
- Kolaboratif: Lomba film pendek ini sendiri adalah contoh kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelajar. Dibutuhkan kerja sama dari semua pihak baik Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, pihak Sekolah, hingga pelajar untuk menciptakan ekosistem anti korupsi yang tangguh di Kalimantan Utara.