Author: admin

Tanjung Selor – Telah dilaksanakan Exit Meeting Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri pada tanggal 1 Juli 2019 di Ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Tarakan – Pada tanggal 1 – 5 Juli 2019 dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif bagi APIP di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Pembukaan dihadiri oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Utara, Ramli, SE, M.Si. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas APIP dalam melaksanakan Audit Investigatif.

Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

JAKARTA – Sebagai daerah baru, komitmen pembangunan di perbatasan terus digalakkan. Meski anggaran yang masih terbatas, itu tidak menyurutkan semangat bekerja untuk memberikan pengabdian oleh jajaran Pemprov Kaltara.

Hasilnya, provinsi termuda ini pun masuk ke dalam nominasi Indonesia Attractiveness Index (IAI) 2019 sebagai Provinsi Kecil Dengan Kategori Infrastruktur.

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilewati. Sehingga sebelum ditentukan pemenangnya, daerah harus memaparkan terlebih dahulu mengenai kondisi daerah berdasarkan kategorinya.
“Panelisnya ada tiga, dari praktisi dan akademisi. Penilaiannya juga cukup indpenden,”kata Irianto.

Dalam waktu yang cukup singkat, Irianto menyampaikan kondisi geografis Kalimantan Utara yang selama 6 tahun terakhir secara detail. Ini pun menuai reaksi yang cukup positif dari para panelis. Dijelaskan Irianto, mulai dari sejak diresmikan, Kaltara cukup terlihat ‘seksi’ karena posisi geografisnya yang sangat strategis meliputi berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Filipina namun memiliki persoalan yang harus segera diselesaikan di beranda terdepan itu.

“Masalah yang umum terjadi di perbatasan adalah, ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar, dan nilai jual komoditas, orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga (growth industry center) sementara kawasan Indonesia di perbatasan hanya jadi hinterland. Tidak hanya itu, persoalan lainnya adalah kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, ditambah lagi dengan terbatasnya jumlah aparat serta sarana prasarana, serta terjadinya kegiatan-kegiatan illegal,”jelasnya.

Selain itu, minimnya tempat pelayanan publik di kawasan perbatasan seperti, pusat pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, sarana dan prasarana sekolah. Terbatasnya infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan.
Melihat kondisi itu, Irianto mengungkapkan diperlukan langkah cerdas untuk membangun Kaltara dengan bergerak cepat agar posisinya bisa sejajar dengan daerah lainnya.

“Alhamdulillah, dalam kurun waktu 6 tahun, upaya itu sudah mulai terlihat. Salah satunya dengan 11 program prioritas yang kita fokuskan selama ini, secara perlahan sudah mulai terwujud meski dengan anggaran yang terbatas,”jelasnya.

Misalnya, pada bidang kesehatan, 4 RS Pratama di wilayah perbatasan saat ini  sudah terbangun. Ditambah 1 RSUD Tipe B Provinsi Kaltara yang kita bangun di Tanjung Selor untuk memperkuat operasi RSUD Tipe B yang ada di Kota Tarakan.

“Pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan ini adalah upaya kita untuk menghadirkan negara di kawasan itu agar tidak lagi dianggap sebagai daerah terisolir. Tidak hanya layanan lainnya juga dalam proses pembanguna  seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN),”sebutnya.
Selain itu, secara bersamaan juga dibangun fasilitas layanan di pusat pemerintahan di Tanjung Selor secara perlahan. Hal ini menjadi pelecut semangat jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltara. “Alhasil, prestasi yang cukup membanggakan kita raih sebagai provinsi baru, dalam 6 tahun terakhir, provinsi termuda ini mampu membuktikan dirinya bisa sejajar dengan daerah lain, salah satunya adalah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut oleh BPK RI atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),”bebernya.
Tidak hanya itu, pengembangan infrastruktur yang ada di Kaltara juga terus berkembang pesat. Jalan di wilayah perbatasan hingga saat ini telah terbangun, khususnya di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan.

“Saya beserta jajaran Pemprov Kaltara, berterima kasih kepada pemerintah pusat, utamanya Presiden Joko Widodo yang telah banyak memberikan perhatian kepada daerah perbatasan,”tuntas Irianto. (*)

Sumber: Humas Kaltara

Samarinda – Pada Tanggal 27 Juni 2019, Tim Nasional Pencegahan Korupsi Melaksanakan Rapat Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Samarinda yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) ini terdiri dari beberapa lembaga yaitu KPK, Kemendagri, Kemenpan RB, Bappenas dan Kantor Staf Presiden. Acara ini dihadiri oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Utara, Ramli, SE, M.Si dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Fabian Nicodemus, SE, M.Si.

Terdapat 3 Fokus Stranas PK yaitu Perijinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

untuk Fokus Perijinan dan Tata Niaga terdiri dari 5 Aksi yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal
2. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan
3. Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi
4. Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
5. Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

Pada Fokus Keuangan Negara terdiri dari 3 aksi yaitu:

1. Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
2. Peningkatan Profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
3. Optimalkan Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

Pada Fokus Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi terdapat 3 aksi:

1. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
3. Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana

Stranas ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

link download peraturan:

0440Perpres_Nomor_54_Tahun_2018

Lampiran Kegiatan: