Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Tugasnya ialah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara.
Lalu bagaimana Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara mulai melaksanakan tugas tersebut? Apa saja tantangannya dan bagaimana cara mengatasinya? Dalam hal ini kami berkesempatan untuk berdiskiskusi dengan salah satu Inspektur Pembantu yaitu Bapak Seno Hendriyanto, S.Sos, M.Si selaku Inspektur Pembantu Wilayah I.
Bagaimana dengan kegiatan Inspektorat saat baru pertama kali dibentuk? Apa saja tantangannya?“Awalnya Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara hanya terdiri dari seorang Inspektur, tiga Inspektur Pembantu, satu Sekretaris, dua orang Eselon IV dan tiga orang staff yaitu Pak Kusmahady, Mbak Endah dan Mas Irfan. Dan hal pertama yang kami lakukan adalah kami harus memiliki kode etik yaitu Audit Charter yang ditandatangani Gubernur serta SOP yang mungkin waktu itu masih seadanya namun setidaknya untuk SOP pemeriksaan yang sudah kami susun dengan baik. Saat itu masih sekitar tahun 2014, karena pada tahun 2013 baru berjalan tidak sampai setengah tahun dikarenakan masih proses mencari tempat, konsolidasi dan lainnya karena saat itu Inspektorat masih baru.”
Beliau menjelaskan bahwa saat itu hal utama yang dibuat ialah PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang tentunya menjadi salah satu dari hal utama yang harus dimiliki Inspektorat. Tantangan terbesar saat Inspektorat masih dibentuk tentunya banyak. Salah satunya ialah perbedaan cara pandang dan bekerja dari orang-orang yang ada di dalamnya.
“Orang-orang di dalam Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara saat itu tidak hanya dari satu daerah saja, tetapi dari berbagai Instansi Pemerintah Daerah seperti Tarakan, Malinau, Nunukan, Bulungan, KTT bahkan ada yang dari luar Kalimantan Utara dan di luar Kalimantan, sehingga masing-masing membawa pola dan cara berorganisasi yang berbeda-beda. Banyak kebijakan yang tidak sama, sehingga saat kita berkumpul jadi satu, banyak hal yang harus disamakan persepsinya.”
“Cara mengelola perjalanan dinas Tarakan tentu berbeda dengan Kabupaten Bulungan, walaupun tentunya ada peraturan induk yang sama namun penjabaran di daerahnya yang berbeda. Misal lama waktu perjalanan dinas yang diperbolehkan dan sebagainya.”
Pak Seno juga mengakui bahwa di awal penyelenggaraan Pemerintah Daerah masih banyak hal yang menjadi longgar dikarenakan perbedaan persepsi peraturan dalam menjabarkan peraturan. Sehingga awalnya Inspektorat perlu lebih banyak mendengar dari tiap SKPD agar bisa merumuskan hal-hal terkait penjabaran pengelolaan Pemerintah Daerah misalnya pengelolaan keuangan atau pengelolaan aset.
Di sinilah letak suka dukanya menjadi bagian dari Internal Auditor bagi Pemerintah Daerah yang masih baru, sehingga hal-hal yang se simple ketepatan waktu datang di pagi hari apakah harus tepat jam 7.30 ataukah jika hujan maka bisa lebih lambat atau tidak, dikarenakan banyaknya perbedaan persepsi waktu itu.
“Dibandingkan dengan saat ini tentunya masing-masing mempunyai tantangannya. Jika dulu beban kerja banyak dengan orang yang sedikit, namun program kerja tidak sebanyak saat ini. Untuk saat ini program banyak, tetapi SDM nya masih banyak di level pemula seperti teman-teman yang baru masuk sekarang sehingga saat penugasan, pencarian untuk ketua tim menjadi agak lama. Namun sepertinya ini tidak akan berlangsung lama karena diharapkan sebentar lagi teman-teman yang senior bisa di posisi ketua tim, maka penugasan akan lebih mudah.”
Beliau juga menjabarkan bahwa Inspektorat sebenarnya dibagi menjadi tiga wilayah yang seharusnya setiap auditor bertugas di wilayah yang sudah dibagi, namun karena keterbatasan tersebut, masih belum bisa diterapkan, Jika nanti jumlah ketua tim sudah cukup maka hal tersebut diharapkan bisa dilakukan.
“Auditor sendiri merupakan orang yang tahu banyak tetapi tidak dalam. Karena penugasan yang lintas sectoral, kita tidak pernah mengerjakan satu hal secara fokus dan secara lama. Misal sebelumnya kami memeriksa Kesbangpol dan setelahnya memeriksa Dinas Kesehatan yang tentunya memiliki pola kerja dan proses bisnis berbeda. Mungkin terdapat hal yang sama seperti pengelolaan kepegawaian dan barang jasa namun kaitannya pengelolaan secara khusus barang jasa pun tentunya berbeda, misal di Dinas Kesehatan ada pengaturan pengadaan barang jasa dari Kemenkes. Inilah yang menjadi tantangan seorang auditor sehingga ia harus tau banyak. Lebih baik lagi jika tau banyak dan dalam, tetapi manusia tentu punya keterbatasan, maka dari itu, saran saya untuk teman-teman auditor yang masih baru, harus sudah mulai menguasai satu bidang tanpa mengesampingkan keilmuan lain.”
Hal ini disebutkan beliau menjadi penting karena nantinya akan berhubungan dengan penugasan dari atasan yang pastinya akan mencari orang yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang cukup di suatu bidang, namun harus tetap tanpa mengesampingkan cabang ilmu yang lain.
“Harus bisa semua, tapi sangat bisa dalam satu bidang tertentu.” Tegas beliau.
“Selain itu juga teman-teman yang baru harus bisa back up Ketua Tim. Bekerja secara professional dan independen dan tentunya harus Jujur. Seorang auditor harus jujur sehingga apapun yang ia lakukan harus sama seperti bagaimana ia ingin diperlakukan.”
“Bersyukurlah teman-teman yang baru ini tidak pernah merasakan zaman feodal dimana sangat berbeda atmosfer nya saat baru masuk menjadi PNS di Kalimantan Utara dan provinsi lain. Provinsi Kaltara ini masih baru sehingga yang baru masuk pun langsung mendapat pekerjaan. Di Provinsi lain masih ada kondisi di mana pegawai baru masih belum diberi tugas dan terdapat perbedaan ‘Kasta’ untuk seorang auditor memeriksa orang yang memiliki jabatan tertentu. Namun hal tersebut tidak ditemukan di Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.”
Beliau juga melanjutkan pesan untuk teman-teman auditor yang masih baru, “Komunikasi audit harus tetap dijaga. Meskipun kita memiliki tugas untuk memeriksa dan mempertanyakan setiap fakta di dokumen maupun lapangan, harus tetap dengan bimbingan dari para auditor senior untuk konfirmasi kepada SKPD yang bersangkutan. Sampai nanti akhirnya sudah jadi PNS dan menjadi auditor seutuhnya kita bisa melakukannya sendiri.”
Di akhir diskusi, beliau menekankan.”Setiap auditor harus menentukan spesialisasi, jangan malas baca peraturan dan diskusi. Peraturan terlalu banyak sehingga diskusi bisa menjadi solusi untuk kita yang sulit dalam membaca dan memahami peraturan.”
Oleh: Hendra Hermadin Rasad
