FAQ

Frequently Asked Questions

Bagaimana pelaksanaan kegiatan jika banyak item dari kegiatan tersebut yang tidak tercover dalam DPA ?

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) perubahan masih bisa dilaksanakan maka bisa diajukan penambahan item belanjannya pada DPA Perubahan. Apabila Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) perubahan sudah tidak bisa dilaksanakan maka tetap harus mengikuti DPA yang ada.

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PPTK terhadap kegiatan SPPD yang telah dilaksanakan ?

Sebelum masuk ke bendahara/keuangan, PPTK terlebih dahulu harus memverifikasi berkas SPPD. Laporan Perjalanan dinas saat ini hanya sebuah formalitas. Seharusnya semua informasi harus dirangkum dalam LPD kemudian diverifikasi oleh PPTK. Bendahara hanya bertugas untuk mengecek kelengkapannya saja, seperti bukti-bukti perjalanan maupun LPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  Pasal 12 ayat 5 menyebutkan bahwa tugas PPTK mencakup :

  1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban SPPD yang sesuai dengan ketentuan ?

Pada lampiran Surat Edaran Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 900/227/Keu III/IX/2014 terkait Perjalanan Dinas :

  1. Surat perintah Tugas/ surat Tugas (jika perjalanan dilakukan banyak orang, dalam lebar SPT/ST dicantumkan nama-nama yang melakukan perjalanan dinas)
  2. SPPD yang telah disahkan (divisum) oleh pejabat minimal setara Eselon IV atau manager tempat diselenggarakannya acara (SPPD dibuat permasing-masing pegawai yang melakuan perjalanan dinas)
  3. Rekapitulasi Biaya Perjalanan dias,yang memuat daftar Penerima (jika lebih dari 1 orang).
  4. Laporan tertulis hasil perjalanan, paling lambat7 hari kalender, kepada pejabat yang memberi perintah.
  5. Tiket dan boarding pass atas nama perorangan (untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat)
  6. Kuitansi Hotel/Penginapan atau perhitungan penggantian tidak menginap di hotel
  7. Pernyataan tempat menginap jika tidak menginap di hotel.
  8. Daftar pengeluaran Rill (untuk pengeluaran tidak dapat memperoleh bukti/kwitansi pembayaran) yang disetujui oleh atasan langsung.

Catatan:

Selain dokumen tersebut, untukkelengkapan SPJ di SKPD harus dilengkapi dengan :

  • Undangan (jika perjalanan dinas berdasar undangan penyelenggara)
  • Lembar Perhitungan Rampung Biaya Perjalanan Dinas, yang memuat rincian permintaan uang yang telah ditandatangani oleh verifikator/PPK dan atasan langsung.

Apakah secara aturan diperbolehkan melaksanakan satu kegiatan menggunakan dua sumber pembiayaan. Misalnya dalam kegiatan pelatihan OPD Provinsi dan Kab/kota, dimana pembiayaan peserta baik transportasi, akomodasi dan uang saku serta paket meeting menggunakan pembiayaan APBN dalam hal ini Dana Dekonsentrasi, dan untuk narasumber baik honorarium narasumber serta transportasi dan akomodasi menggunakan pembiayaan APBD. Dimana kegiatan tersebut memiliki output dan outcome yang sama.

Pada prinsifnya program Pusat yang dilaksanakan di Daerah dengan cara Dekonsentrasi sejalan dengan program Daerah. sehingga diperbolehkan dana shering dengan target dan outcome yang sama. namun pertanggungjawaban keuangan harus mengikuti prinsif Evektif, ekonomis dan Evisien.

Boleh kah mendapat honor kegiatan sedangkan setiap bulan sudah dapat Honor bulanan sebagai Pelatih.

Tidak boleh karena sudah masuk bagian tugas pokoknya dan mendapat honor bulanan sesuai pekerjaan dan tanggungjawabnya dan lihat lagi apakah dalam SK maupun SPK sudah masuk dari perjanjian kerja sewaktu menandatangani didalam diktum-diktumnya itu apakah sudah masuk uraian tugasnya termasuk Hak dan Kewajibannya

Kegiatan Bidang yang dananya tidak cukup, supaya jalan kegitan tersebut, bolehkah menempel dibidang lain yang mirip outputnya secara umum, padahal kegiatan masuk dalam renstra hanya saja waktu perencanaan anggaran tidak dimasukan di skala prioritas dan di anggap sebagai penunjung. Bolehkan juga masuk dianggaran umum bagian rutin sekretariat perjadinnya utk kegiatan pendukung sebagai panitia utk konsultasi.

selama adminstrasi keuangan dalam pertanggungjawabannya sesuai baik kode rekeningnya, standarisasinya, dan kaidah aturannya diperhatikan boleh saja dan kegiatannya masih serupa dan outputnya ada walaupun akhirnya kinerja target bidang tidak tercapai maksimal.

Terkait pembayaran honorarium Tim Pengawas dan Pembinaan Kegiatan Pengadaan Tanah

Pembayaran Honorarium dapt dibayarkan sesuai dengan Standarisasi yang telah di tetapkan, yaitu bisa menggunakan standarisasi honorarium pengawas dan pembina kegitan pengadaan tanah yang dibayarkan orang/paket dan untuk SK Tim pengawas dan pembina pengembangan pelabuhan tengkayu dapat dibayarkan dengan standarisasi honorarium tim pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan orang/kegiatan.

Konsultasi terkait Honorarium Intensifkasi dan Ekstensifikasi

honorarium tim dapat diberikan apabila berdasarkan kegiatan lintas sektoral, untuk kegiatan yang disampaikan bukti kegiatan yang ditampilkan tidak berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi,

Konsultasi terkait pembayaran makan minum lansia termin IV akhir TA 2019

Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pengukuran volume sesuai realisasi pada akhir plaksanaan kegiatan

perjalanan dinas narasumber kegiatan menggunakan sppd apa apakah mendapatkan honor?

disesuaikan dengan DPA kegiatan

Bagaimana jika terjadi perbedaan antara harga pasar dengan standarisasi dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ?

Pengadaan harus mengacu pada harga pasar. Dalam penyusunan HPS, standarisasi menjadi salah satu referensinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penetapan HPS :
1. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost).
3. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
4. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. HPS digunakan sebagai:
a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
6. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
7. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
8. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Saya membutuhkan informasi pemaketan mengenai pengadaan barang yang terdiri dari beberapa kode rekening tetapi berada dalam satu Kegiatan. Di dalam DPA saya (contoh kegiatan A) terdapat beberapa kode rekening (contoh terdapat 4 kode rekening yang terdiri dari beberapa jenis barang). Apakah saya boleh menjadikan satu paket pengadaan ataukah satu harus memecah menjadi 4 paket (kontrak)?

Pada dasarnya pemaketan dapat dilakukan antar kode rekening yang berbeda, antar DPA yang berbeda, bahkan dalam beberapa kondisi merupakan gabungan dari APBN, APBD dan Hibah. Pemaketan tersebut dilakukan dengan pertimbangan antara lain barang/jasa sejenis dan melihat kondisi pasar. Namun demikian terkait dengan permasalahan ini salah satu hal yang perlu dilakukan pada saat perencanaan adalah memastikan bahwa pengadaan tersebut dapat dibayarkan sehingga Saudara perlu berkoordinasi dengan BPKAD terkait peraturan keuangan.

Apakah boleh mengikuti bimtek yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah ?

Tidak boleh. Dalam Pergub diatur bahwa kursus/Bimtek yang boleh diikuti ASN hanyalah bimtek yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Sebelum pelaksanaan bimtek, harus mengadakan MOU dulu dari lembaga pemerintah. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pasal 20 menyatakan “Lembaga Penyelenggara Diklat/Bimtek adalah Lembaga Pemerintah (Badan Diklat Pemerintah/Kementrian/Nonkementrian/Perguruan tinggi yang terakreditasi)”.

Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan Kearsipan yang sampai akhir tahun yang tidak memenuhi target fisik 100% yang sumberdananya berasal dari dana DAK

Terhadap pelaksanaan pembangunan gedung kantor perpustakaan yang pendaannya berasal dari dana DAK namun pelaksanaan sampai dengan akhir masa kontrak,pekerjaan belum selesai (80%) sisa (20%). pelaporan harus sesuai dengan kondisi riil dilapangan dan mengikuti mekanisme yang berlaku. terkait sisa pendanaan, maka harus menggunakan pendanaan APBD Provinsi Kalimantan Utara. oleh sebab itu Pengguna aggaran agar mengusulkan kepada Tim TAPD untuk memasukan sisa pendanaan pembangunan gedung kantor perpustakaan dan kearsipan tersebut pada RKA-Perubahan APBD 2020

Apakah diperbolehkan menerima honorarium untuk orang yang sama tetapi dengan 2 jabatan berbeda (bersinggungan) ?

Tidak Boleh. Hanya boleh menerima yang jumlah honorariumnya paling besar saja. Landasannya adalah :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan : “Keuangan daerah dikelola secara tertib terhadap peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

Bagaimana jika item Pembayaran Honorarium tidak terdaftar di Standarisasi ?

Langkah yang perlu dilakukan :

  1. Mengajukan honorarium kegiatan yang dimaksud kepada tim Standarisasi
  2. Dibuatkan SK Gubernur beserta lampiran besaran honorarium

Acuannya ialah Surat Edaran Sekretaris Daerah Kalimantan Utara tentang Pedoman Penyusunan RKA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa “Pembayaran Honorarium dapat dilakukan jika sekurang-kurangnya melibatkan 3 SKPD terkait/lembaga teknis dan diatur/ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara”.

Yang bersangkutan mengajukan cuti dan surat ijinnya terbit bulan selanjutnya. kemudian di siao belum terupdate dan yang bresangkutan di potong tunjangannya.

untuk cuti sakit, ketika sakit satu hari maka yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dokter.

Penggunaan APBD untuk perjadin pengambilan data mikro di BPS RI yang melibatkan instansi Lain (BPS Prov Kaltara)

Standarisasi sebagaimana dipertanyakan diatas, boleh mengacu kepada standarisasi yang digunakan oleh Pemerintah Prov. Kaltara, sepanjang bukti dan dokumen pertanggunjawaban yang dibuat adalah valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

mau menanyakan tentang lumpsum transportasi untuk luar daerah. dan apa saja yang dilampirkan untuk SPJ ke keuangan

Sesuai aturan yang ada bahwa tentang uang harian LUMPSUM dan untuk transportasi dibayarkan real coast sesuai pada tahun sebelumny. Adapun cetakan/terbitan dari aturan tersebut sedikit terjadi kekeliruan format cetakan.

perjalanan dengan dengan mengajak unsur masyarakat

buat SK kepala dinas, dan karena bentuknya perjalanan dinas maka dapat dilakukan dengan menggunakan standar perjalanan yang telah ditetapkan.

Untuk Narasumber PNS dari Kementerian apakah boleh mendapatkan sppd dan honorarium

Pembayaran SPPD dan hpnorarium narasumber dari kementrian disesuaikan dengan DPA OPD serta dituangkan dalam surat permintaan narasumber oleh PPTK

Bagaimana Melaksanakan Tugas Perjalanan Dinas dilanjutkan dengan Cuti

Biaya di Tangung Negara, namun untuk Tiket Pulang tidak di SPJkan mengingat telah Cuti.

Apakah diperkenankan mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh Lembaga Swasta

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bab VII Penyelenggara Diklat/Bimtek Pasal 18 Lembaga penyelenggara Diklat/Bimtek adalah Lembaga Pemerintah (Badan Diklat Pemerintah/Kementerian /Non Kementerian/Perguruan Tinggi yang terakreditasi) dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat menunjukkan akta pendirian badan/lembaga tersebut.

Bagaimana standarisasi perjalanan dinas dan kegiatan yang bisa digunakan di Dewan Pendidikan Prov. Kaltara?

Standarisasi sebagaimana dipertanyakan diatas, boleh mengacu kepada standarisasi yang digunakan oleh Pemerintah Prov. Kaltara, sepanjang bukti dan dokumen pertanggunjawaban yang dibuat adalah valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apakah jawaban atas temuan LHP harus diserahkan ke Inspektorat ?

Iya. Temuan yang ada di LHP yang telah dijawab agar segera diserahkan ke Inspektorat. Dalam Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan / Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pasal 11 disebutkan : “Setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan inspektorat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara wajib ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD dan pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh SKPD yang bersangkutan.”

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pasal 3 ayat (3) menyatakan “tindak lanjut Hasil pemeriksaan wajib disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.”

Bagaimana cara penginputan SPIP

risiko dalam datu kegiatan diberi kode risiko dalam penginputannya sesuai kegiatannya.sesuai dengan seberapa banyak risiko dari kegiatan yang bersangkutan. Pemilik Risiko merupakan kepala OPD. Adapun uraian penyebab risiko terjadi diantara adalah penyebab terjadinya risiko tersebut. Risiko dapat di kendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Dampak ketika Risiko OPD terjadi berdampak pada pihak pihak terkait (pengguna informasi). Kategori dampak menyesuaikan. Level risiko menyesuaikan (Tingkat kemungkinan). Tingkat dampak menyesuaikan kondisi lapangan. Level risiko diisikan angka (kemungkinan/dampak x risiko) menentukan level kategori risiko. Pengendalian yang harus ada merupakan solusi yang harus dilakukan. Pengendalian yang sdh ada harus dilakukan penilaian apakah sdh efektif dalam penanganan risiko.