Rapat Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi bagi Pemda Prov. Kaltara dan Kaltim

Samarinda – Pada Tanggal 27 Juni 2019, Tim Nasional Pencegahan Korupsi Melaksanakan Rapat Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Samarinda yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) ini terdiri dari beberapa lembaga yaitu KPK, Kemendagri, Kemenpan RB, Bappenas dan Kantor Staf Presiden. Acara ini dihadiri oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Utara, Ramli, SE, M.Si dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Fabian Nicodemus, SE, M.Si.

Terdapat 3 Fokus Stranas PK yaitu Perijinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

untuk Fokus Perijinan dan Tata Niaga terdiri dari 5 Aksi yaitu:

  1. Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal
  2. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan
  3. Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi
  4. Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
  5. Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

Pada Fokus Keuangan Negara terdiri dari 3 aksi yaitu:

  1. Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
  2. Peningkatan Profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
  3. Optimalkan Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

Pada Fokus Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi terdapat 3 aksi:

  1. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
  2. Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
  3. Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana

Stranas ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

link download peraturan:

0440Perpres_Nomor_54_Tahun_2018

 

Lampiran Kegiatan:

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *