Category: Artikel Utama

Mengikuti Kegiatan RAKORNAS WASIN

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawal kedisplinan instansi pemerintah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memenuhi target belanja produk dalam negeri.

 

Hal tersebut ditegaskan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas PIP) Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/06/2022).

“Sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten. Jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda (pemerintah daerah), BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini,” ujar Presiden.

Presiden pun menekankan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dioptimalkan untuk pembelian produk dalam negeri bukan barang impor.

“Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp2.714 triliun, memiliki APBD Rp1.197 triliun belinya produk impor, bukan produk dalam negeri. Sedih, ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPn, PPh Badan, PPh Perorangan, PPh Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNBP, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor,” ujarnya.

Presiden pun meminta jajarannya untuk memastikan agar produk impor yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri dihapus dari e-Katalog.

“Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP, ada 842 produk di dalam e-Katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada. Untuk apa itu? Coret 842 itu, drop, kalau memang produknya dalam negeri sudah ada. Untuk apa dipasang di e-Katalog? Inilah tugasnya APIP, tugasnya BPKP,” ujarnya.

Presiden juga meminta BPKP dan APIP untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) segera memiliki e-Katalog lokal. Presiden mengungkapkan dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di tanah air baru 123 pemda yang memiliki e-Katalog lokal.

“Awasi betul, kawal betul agar semua kabupaten, kota, provinsi segera memiliki e-Katalog lokal, sehingga nanti produk-produk lokal itu masuk semuanya,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta jajaran terkait untuk mengawal realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri baik oleh pemerintah pusat, pemerintah derah, maupun BUMN dan BUMD. Berdasarkan laporan dari Kepala BPKP total komitmen untuk belanja produk dalam negeri sudah mencapai Rp720 triliun.

“Itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan. Itu tugasnya Bapak-Ibu mengawal ini,” kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga menekan bahwa belanja pemerintah baik pusat dan daerah harus memiliki tiga hal penting, yaitu menciptakan nilai tambah bagi negara, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta efisien.

Presiden pun meyakini belanja produk dalam negeri dapat memaju pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, meningkatkan lapangan pekerjaan, hingga memicu investasi.

“Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” pungkasnya.

Hadir dalam Rakornas antara lain Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki.

Penyampaian Materi Integritas ASN pada Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan III Tahun 2019

Pada tanggal 3 Juli 2019 telah dilaksanakan Penyampaian Materi Integritas ASN pada Pelatihan PIM IV angkatan III tahun 2019 oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Utara, Ramli, SE, M.Si. Hal ini dilaksanakan dengan harapan peserta dapat memahami pentingnya Integritas ASN selama bekerja sebagai ASN terutama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

 

Diklat Investigatif Bagi APIP di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara

Tarakan – Pada tanggal 1 – 5 Juli 2019 dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif bagi APIP di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Pembukaan dihadiri oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Utara, Ramli, SE, M.Si. Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas APIP dalam melaksanakan Audit Investigatif.

Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

 

Komitmen Bangun Perbatasan, Kaltara Masuk Nominasi IAI 2019

JAKARTA – Sebagai daerah baru, komitmen pembangunan di perbatasan terus digalakkan. Meski anggaran yang masih terbatas, itu tidak menyurutkan semangat bekerja untuk memberikan pengabdian oleh jajaran Pemprov Kaltara.

Hasilnya, provinsi termuda ini pun masuk ke dalam nominasi Indonesia Attractiveness Index (IAI) 2019 sebagai Provinsi Kecil Dengan Kategori Infrastruktur.

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilewati. Sehingga sebelum ditentukan pemenangnya, daerah harus memaparkan terlebih dahulu mengenai kondisi daerah berdasarkan kategorinya.
“Panelisnya ada tiga, dari praktisi dan akademisi. Penilaiannya juga cukup indpenden,”kata Irianto.

Dalam waktu yang cukup singkat, Irianto menyampaikan kondisi geografis Kalimantan Utara yang selama 6 tahun terakhir secara detail. Ini pun menuai reaksi yang cukup positif dari para panelis. Dijelaskan Irianto, mulai dari sejak diresmikan, Kaltara cukup terlihat ‘seksi’ karena posisi geografisnya yang sangat strategis meliputi berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Filipina namun memiliki persoalan yang harus segera diselesaikan di beranda terdepan itu.

“Masalah yang umum terjadi di perbatasan adalah, ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar, dan nilai jual komoditas, orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga (growth industry center) sementara kawasan Indonesia di perbatasan hanya jadi hinterland. Tidak hanya itu, persoalan lainnya adalah kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, ditambah lagi dengan terbatasnya jumlah aparat serta sarana prasarana, serta terjadinya kegiatan-kegiatan illegal,”jelasnya.

Selain itu, minimnya tempat pelayanan publik di kawasan perbatasan seperti, pusat pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, sarana dan prasarana sekolah. Terbatasnya infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan.
Melihat kondisi itu, Irianto mengungkapkan diperlukan langkah cerdas untuk membangun Kaltara dengan bergerak cepat agar posisinya bisa sejajar dengan daerah lainnya.

“Alhamdulillah, dalam kurun waktu 6 tahun, upaya itu sudah mulai terlihat. Salah satunya dengan 11 program prioritas yang kita fokuskan selama ini, secara perlahan sudah mulai terwujud meski dengan anggaran yang terbatas,”jelasnya.

Misalnya, pada bidang kesehatan, 4 RS Pratama di wilayah perbatasan saat ini  sudah terbangun. Ditambah 1 RSUD Tipe B Provinsi Kaltara yang kita bangun di Tanjung Selor untuk memperkuat operasi RSUD Tipe B yang ada di Kota Tarakan.

“Pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan ini adalah upaya kita untuk menghadirkan negara di kawasan itu agar tidak lagi dianggap sebagai daerah terisolir. Tidak hanya layanan lainnya juga dalam proses pembanguna  seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN),”sebutnya.
Selain itu, secara bersamaan juga dibangun fasilitas layanan di pusat pemerintahan di Tanjung Selor secara perlahan. Hal ini menjadi pelecut semangat jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltara. “Alhasil, prestasi yang cukup membanggakan kita raih sebagai provinsi baru, dalam 6 tahun terakhir, provinsi termuda ini mampu membuktikan dirinya bisa sejajar dengan daerah lain, salah satunya adalah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut oleh BPK RI atas hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),”bebernya.
Tidak hanya itu, pengembangan infrastruktur yang ada di Kaltara juga terus berkembang pesat. Jalan di wilayah perbatasan hingga saat ini telah terbangun, khususnya di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan.

“Saya beserta jajaran Pemprov Kaltara, berterima kasih kepada pemerintah pusat, utamanya Presiden Joko Widodo yang telah banyak memberikan perhatian kepada daerah perbatasan,”tuntas Irianto. (*)

Sumber: Humas Kaltara

Rapat Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi bagi Pemda Prov. Kaltara dan Kaltim

Samarinda – Pada Tanggal 27 Juni 2019, Tim Nasional Pencegahan Korupsi Melaksanakan Rapat Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Samarinda yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) ini terdiri dari beberapa lembaga yaitu KPK, Kemendagri, Kemenpan RB, Bappenas dan Kantor Staf Presiden. Acara ini dihadiri oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Utara, Ramli, SE, M.Si dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Fabian Nicodemus, SE, M.Si.

Terdapat 3 Fokus Stranas PK yaitu Perijinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

untuk Fokus Perijinan dan Tata Niaga terdiri dari 5 Aksi yaitu:

  1. Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal
  2. Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan
  3. Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi
  4. Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
  5. Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

Pada Fokus Keuangan Negara terdiri dari 3 aksi yaitu:

  1. Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
  2. Peningkatan Profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
  3. Optimalkan Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

Pada Fokus Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi terdapat 3 aksi:

  1. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
  2. Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
  3. Perbaikan tata kelola sistem peradilan pidana

Stranas ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

link download peraturan:

0440Perpres_Nomor_54_Tahun_2018

 

Lampiran Kegiatan:

Penyamaan Persepsi Tim EKPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

Tarakan – Dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten / Kota Se – Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, dilaksanakan penyamaan persepsi pada tim EKPPD di Hotel Padmaloka, Tarakan pada tanggal 26 Juni 2019. Acara ini dihadiri oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Utara, Ramli, SE, M.Si yang juga menyampaikan Sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki tujuan utama agar masyarakat daerah semakin meningkat kesejahteraannya dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin baik, termasuk kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (good local governance) sekaligus kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat mampu mendukung keberhasilan program Nawa Cita melalui pengalihan kewenangan dalam konteks kebijakan otonomi daerah yang terbaru diarahkan untuk merubahan struktur otonomi daerah sehingga menjadi lebih efektif dari sisi regulasi, pengawasan serta pembinaan. Perubahan paradigma dalam kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat membantu mewujudkan otonomi daerah yang berkualitas, sehingga pada akhirnya dapat berimplikasi pada efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik.

Sumber Gambar:( http://otda.kemendagri.go.id/seputar-otda/maksud-dan-tujuan-ekppd/ (diakses 26 Juni 2019 pukul 9.27)

KIPI Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kaltara

TANJUNG SELOR– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara)Dr H Irianto Lambrie memproyeksikan rencana investasi di provinsi termuda di Tanah Air ini akan terus mengalami angka yang positif tiap tahunnya. Apalagi dengan adanya Kawasan Industri Pelabuhan Industri (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan yang realisasinya mulai berjalan.“Salah satu proyek utama di Kaltara yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) KIPI Tanah Kuning. Konsumsi swasta juga diperkirakan akan tumbuh meningkat yang didorong oleh perbaikan ekonomi dan tersedianya lapangan kerja seiring dengan pembangunan proyek strategis di Kaltara,” papar Gubernur.

Hingga pertengahan Juni 2019, disebutkan Irianto, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltara melalui Online Single Submission (OSS) Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, rencana investasi di Kaltara mencapai Rp 736,3 triliun.

Dimana, rencana investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 656,7 triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 79,6 triliun. Guna diketahui, BKPM RI menargetkan realisasi investasi 2019 di Kaltara dari 2 jenis penanaman modal tersebut, sebesar Rp 9,018 triliun. Dimana, target realisasi investasi tersebut sesuai dengan Peraturan BKPM RI No. 09/2018 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Modal Tahun Anggaran 2019. “Target itu meningkat dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 4,640 triliun,” urai Gubernur.

Untuk diketahui, realisasi investasi PMA triwulan I tercatat ada 21 proyek, sementara PMDN ada 41 proyek. Sektor investasi yang paling dominan berasal dari bidang tanaman pangan, perkebunan dan perternakan. Disusul, sektor indsutri makanan, listrik, gas, dan air lalu sektor pertambangan. “Sektor investasi memang menjadi prioritas untuk dapat direalisasikan. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, geliat investasi di sejumlah bidang menjadi perhatian. Utamanya, investasi bidang kelistrikan, industri dan lainnya,” urainya.

Untuk perkembangan KIPI, lanjut Gubernur, saat ini sudah mulai dilakukan pembebasan lahan oleh dua perusahaan yang telah memiliki izin pengelolaan kawasan industri di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Yakni, PT Adidaya Supra Kencana dan PT Kayan Patria Propertindo. Tidak hanya itu, Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan, telah menyepakati delineasi peruntukan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi seluas 10.100 hektare. “Sesuai kesepakatan delineasi, kawasan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi seluas 10.100 hektare berada di Desa Tanah Kuning, Desa Mangkupadi dan Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan,” jelas Irianto.

Keberadaan delineasi sangat memudahkan pemerintah dan pihak swasta melakukan pembebasan lahan. Pasalnya, sebelum adanya delineasi, belum bisa diketahui lokasi mana yang masuk dalam kawasan KIPI.

Dikatakan, dua perusahaan yang berminat menjadi pengelola KIPI, yakni PT Adidaya Supra Kencana telah mendapatkan izin kawasan industri seluas 314 hektare. Sementara, untuk perusahaan PT Kayan Patria Propertindo (KPP) mendapatkan izin kawasan industri seluas 380 hektare. “Baru KPP yang melakukan pembebasan lahan seluas 21 hektare. Sedangkan PT Adidaya Supra Kencana baru melakukan pendekatan invetarisir untuk menentukan kesepakatan nominal untuk harga pembebasan lahan,” ungkap Irianto.

Pemprov Kaltara, terus mendorong kepada dua perusahaan tersebut segera untuk melakukan pembebasan lahan. “Kita targetkan tahun ini, masing-masing perusahaan tersebut melakukan pembebasan lahan itu minimal 50 hektare. Agar selanjutnya perusahaan tersebut bisa mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI),” beber Gubernur.

Sebagai informasi, sejak direncanakan beberapa tahun lalu, dan masuk sebagai PSN, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 58/2017, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 119, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan terhadap progress pembangunan KIPI. Bahkan sampai keluarnya kembali Perpres No. 56/2018, sebagai perubahan kedua tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Tidak hanya KIPI yang akan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor juga diyakini dapat menjadi menopang pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan informasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Suheriyatna, desain KBM Tanjung Selor telah di-review kembali oleh pemerintah pusat.

Dijelaskannya, pemerintah pusat menyarankan agar KBM Tanjung Selor tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru. Akan tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga dampak positifnya bagi masyarakat cukup besar. “Pemerintah pusat menyarankan, agar KBM Tanjung Selor juga dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi. Sehingga keberadaannya dapat memberikan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi selain KIPI,” beber Suheriyatna.

Diberitakan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada 2019 diperkirakan akan kembali tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu dengan range sebesar 6,92 hingga 7,32 persen (YoY). Dari dalam negeri, peningkatan diperkirakan berasal dari lapangan usaha konstruksi sejalan dengan terus berlanjutnya percepatan pembangunan proyek strategis dan infrastruktur yang dilakukan sepanjang 2019.(humas)

Sumber: Humas Kaltara

Entry Meeting Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Itjen Kemendagri

Tanjung Selor – Telah dilaksanakan Entry Meeting Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dr. H. Suriansah, M.AP, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Sanusi, Inspektur Provinsi Kalimantan Utara  Ramli, SE, M.Si dan Perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah terutama dalam hal Rencana Tindak Pengendalian atas peta risiko yang telah dibuat.

PKS: Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2019

Tarakan – Pada tanggal 21 Juni 2019 telah dilaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2019 bekerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Utara, Ramli SE, M.Si dan Inspektur Pembantu Wilayah III Provinsi Kalimantan Utara Drs. Asmuni, M.AP.

PKS meliputi materi dan diskusi terkait pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dari peserta agar dapat melaksanakan tugas evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku.